Andalas Time,Sumbar – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCSP) di Auditorium Gubernur, Selasa (9/9). Acara dibuka langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah serta perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam kegiatan ini hadir Plt Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Ketua DPRD Sumbar, Inspektur Daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar, serta admin dan PIC MCP dari lingkungan Pemprov Sumbar.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada KPK atas pendampingan yang terus dilakukan di daerah. Ia menegaskan, pencegahan korupsi hanya dapat berhasil jika dijalankan dengan sinergi dan komitmen semua pihak.
“SPI dan MCSP bukan sekadar agenda rutin atau kewajiban administratif, tetapi instrumen penting untuk mengukur serta memperkuat integritas birokrasi. SPI memberikan gambaran nyata persepsi publik maupun pegawai terhadap integritas institusi, sementara MCSP mendorong perbaikan pada delapan area strategis tata kelola pemerintahan,” ujar Mahyeldi.
Data capaian tahun 2024 menunjukkan, skor SPI Sumbar masih berada di angka 67,20 poin, lebih rendah dari rata-rata nasional 71,53 poin. Namun, skor MCSP Sumbar mencapai 92 poin, melampaui rata-rata nasional 85 poin. Kota Padang Panjang bahkan konsisten menjadi yang terbaik secara nasional dengan perolehan 94 poin sejak 2018.
Meski begitu, tantangan tetap ada. Gubernur Mahyeldi menyoroti masih adanya praktik gratifikasi yang dianggap biasa, promosi jabatan yang sarat kepentingan, serta lemahnya perlindungan terhadap pelapor (whistleblower).
Sebagai langkah nyata, Pemprov Sumbar telah membentuk Unit Pengaduan Masyarakat (Whistleblowing System), Unit Pengendali Gratifikasi, mewajibkan pelaporan e-LHKPN, memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), hingga membentuk Satgas Saber Pungli.
Ke depan, Pemprov Sumbar menargetkan skor SPI bisa meningkat ke kategori “terjaga” (78–100 poin) dan skor MCSP tahun 2025 lebih baik dari capaian 2024. “Kami berharap pencegahan korupsi dapat berjalan lebih optimal melalui sinergi semua pihak,” pungkas Mahyeldi.(adpsb/th)
