Andalas Time,Padang –Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi Perekonomian Sumatera Barat Tahun 2025, pada Senin (20/10/2025) di Auditorium Gubernuran, Kota Padang. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat, dan dihadiri oleh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat,pimpinan lembaga, akademisi, serta pelaku usaha.
Rakor tahun ini mengusung tema “Tantangan dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota dalam Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2025–2029.”
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur strategis, mulai dari Bupati/Wali Kota se-Sumatera Barat,Sekretaris Daerah Provinsi,pimpinan perangkat daerah, serta perwakilan BUMN, BUMD, KADIN, PHRI, dan GAPKI.
Narasumber berasal dari Kementerian Investasi/BKPM RI,Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat,Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan (DJPb),Prof. Syafrudin Karimi, dan Two Efly.
Dalam sambutannya,Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka statistik, tetapi mencerminkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja keras dari berbagai lapisan.
“Pertumbuhan ekonomi sejati harus inklusif bukan hanya tinggi, tapi manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tegas Gubernur.
Mahyeldi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, karena capaian ekonomi daerah merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025–2029, pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 7,3 persen pada tahun 2029, dengan PDRB per kapita Rp94,85 juta. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan investasi sebesar Rp80–120 triliunpada periode 2026–2029.
Lima Upaya Strategis Peningkatan Investasi :
Gubernur juga menyoroti Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Sumatera Barat yang mencapai rata-rata 6,7 dalam tiga tahun terakhir, menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi investasi. Ia menguraikan lima langkah strategis untuk memperbaikinya:
1. Meningkatkan kualitas investasi agar lebih produktif dan berdampak nyata.
2. Melakukan reformasi regulasi dan perizinan untuk memudahkan investor.
3. Mendorong digitalisasi ekonomi guna memperkuat UMKM dan efisiensi distribusi.
4. Revitalisasi dan optimalisasi infrastruktur seperti pelabuhan, rel kereta, dan bandara.
5. Peningkatan kualitas SDM dan kewirausahaan agar ekonomi tumbuh dari manusianya.
Selain itu, Gubernur menguraikan tujuh strategi pembangunan ekonomi Sumbar 2025–2029, meliputi:
Penguatan SDM,
Peningkatan produktivitas pertanian,
Pengembangan ekonomi nagari,
Investasi inklusif,
Ekonomi hijau dan biru,
Penguatan infrastruktur dan konektivitas,
Pemanfaatan energi baru terbarukan.
“Pembangunan Sumatera Barat harus berlandaskan nilai Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, agar pembangunan tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memuliakan manusia dan menjaga alam,” ujar Mahyeldi menutup sambutannya.
Capaian dan Tantangan Ekonomi :
Berdasarkan evaluasi 2022–2024, Kota Padang menjadi kontributor terbesar terhadap ekonomi Sumbar dengan 25,87 persen, disusul Kabupaten Agam (8,60%) dan Padang Pariaman (8,24%).
Sektor pertanian masih menjadi penopang utama PDRB dengan kontribusi 21,76%, diikuti perdagangan (16,41%), yang sebagian besar digerakkan oleh UMKM.
Adapun tantangan yang dihadapi meliputi :
Ketimpangan pertumbuhan antar wilayah,
Terbatasnya ruang fiskal daerah,
Efisiensi investasi yang rendah (ICOR tinggi),
Serta ketidakpastian ekonomi global dan dampak perubahan iklim.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar, Kuartini Deti Putri, menjelaskan bahwa pelaksanaan Rakor ini berlandaskan:
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.tentang RPJMN 2024–2029,
Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029,
serta tindak lanjut dari Sarasehan Ekonomi Sumatera Barat di Bank Indonesi pada 24 Juli 2025.
“Tujuan utama Rakor ini adalah memetakan potensi investasi di kabupaten/kota, merumuskan langkah strategis, serta menyinkronkan upaya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” jelas Kuartini.
Rakor ini dilaksanakan selama empat hari, yakni 20–23 Oktober 2025, dengan berbagai sesi diskusi dan pemaparan dari kementerian, lembaga keuangan, serta akademisi.
Melalui Rakor ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap tercapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, peningkatan daya tarik investasi daerah, serta penciptaan lapangan kerja baru.
Sumatera Barat diharapkan mampu menjadi kekuatan ekonomi utama di Pulau Sumatera, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.(Adpsb)
