Andalas Time,Padang – Wali Kota Padang, Fadly Amran, menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dengan mengikuti secara daring peluncuran operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dipimpin Presiden RI, Prabowo Subianto, Sabtu (16/5/2026).
Peluncuran nasional tersebut dipusatkan di KDKMP Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sementara di Kota Padang, kegiatan diikuti dari KDKMP Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara.
Momentum itu turut dihadiri Panglima Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol, Mayor Jenderal TNI Arief Gajah Mada, unsur Forkopimda Sumbar dan Kota Padang, OPD terkait, camat, lurah, hingga pengurus koperasi di Kota Padang.
Peluncuran 1.061 KDKMP menjadi bagian dari langkah besar pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi rakyat berbasis desa dan kelurahan. Koperasi tersebut diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM, distribusi pangan, hingga penciptaan lapangan kerja baru.
Dalam kesempatan itu, Fadly Amran menegaskan Pemerintah Kota Padang memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan KDKMP sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat berbasis gotong royong dan kebersamaan.
“Koperasi merupakan kekuatan ekonomi kerakyatan yang harus terus diperkuat. Kehadiran KDKMP diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM di setiap kelurahan di Kota Padang,” ujar Fadly Amran.
Ia menyebut, KDKMP akan disinergikan dengan Program Unggulan (Progul) Pemko Padang “UMKM Naik Kelas”. Bentuk dukungan yang disiapkan meliputi perizinan usaha, sertifikasi halal, rumah kemasan, akses permodalan, hingga distribusi produk UMKM.
“KDKMP akan kita sinergikan dengan Program Unggulan (Progul) Pemko Padang ‘UMKM Naik Kelas’ melalui dukungan perizinan, sertifikasi halal, rumah kemasan, akses permodalan, hingga distribusi produk agar UMKM semakin berkembang. Kini, solusi permodalan, gerai pemasaran, dan sarana distribusi telah tersedia, tinggal bagaimana semua pihak bersama-sama memastikan dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Fadly juga mengungkapkan, dari delapan titik pembangunan KDKMP yang tengah berjalan di Kota Padang, tiga di antaranya telah rampung 100 persen. Sementara sisanya terus dipercepat melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dukungan TNI.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi merupakan fondasi penting dalam membangun ekonomi nasional yang berkeadilan.
“Ekonomi kita dibangun atas asas kekeluargaan, di mana yang kuat membantu yang lemah dan yang kaya membantu yang miskin. Karena itu, koperasi dan UMKM harus diperkuat, salah satunya melalui keberadaan KDKMP,” tegas Prabowo.
Presiden juga menilai operasionalisasi 1.061 KDKMP sebagai prestasi besar bangsa Indonesia karena mampu diwujudkan dalam waktu kurang dari satu tahun sejak konsep hingga pembangunan fisik dimulai pada November 2025.
Tak hanya itu, program KDKMP disebut akan terintegrasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.
“Program KDKMP yang terintegrasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan memperkuat perputaran ekonomi desa dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Kita semua harus menyukseskannya,” ujar Prabowo.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan pemerintah menargetkan lebih dari 30 ribu unit KDKMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus 2026.
Menurutnya, setiap gerai KDKMP dilengkapi fasilitas pendukung aktivitas ekonomi masyarakat seperti gerai sembako, layanan simpan pinjam, hingga sarana logistik.
“Setiap gerai KDKMP dilengkapi fasilitas pendukung aktivitas ekonomi masyarakat, seperti gerai sembako, layanan simpan pinjam, dan sarana logistik. Untuk mendukung operasionalnya, pemerintah juga merekrut puluhan ribu manajer koperasi, serta menyiapkan sistem distribusi pangan dan penguatan usaha masyarakat berbasis desa dan kelurahan,” ungkap Zulkifli Hasan.
Kehadiran KDKMP di Kota Padang pun diharapkan menjadi penggerak baru ekonomi masyarakat berbasis kelurahan, sekaligus memperluas peluang usaha bagi UMKM agar semakin tumbuh dan berdaya saing di tingkat nasional.(**)
