Andalas Time,Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh menilai besarnya selisih antara target dan realisasi kinerja PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) dapat berdampak terhadap reputasi perusahaan apabila tidak segera diperbaiki.
Sorotan tersebut disampaikan Rahmat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Dalam rapat itu, Rahmat menyoroti adanya persoalan pada sektor operasional maupun finansial perusahaan yang dinilai memiliki kesenjangan cukup besar dibandingkan target yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Ada dua kesenjangan yang bapak sampaikan, pertama adalah kesenjangan operasional dan yang kedua adalah kesenjangan financial. Dan dua kesenjangan ini kalau seandainya tidak kita clearkan ini bisa menjadi reputasi Agrinas di bawah kepemimpinan bapak dan tim menjadi jelek,” kata Rahmat.
Ia mengatakan masyarakat kini menaruh harapan agar perusahaan pelat merah mampu menghadirkan capaian yang realistis dan transparan, bukan sekadar angka target yang tidak dapat direalisasikan di lapangan.
“Kayaknya negara kita termasuk masyarakat sudah bosan di prank dengan angka-angka. Oleh karena itu di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini kita berharap BUMN-BUMN ini memang memberikan angka yang real dan bukan harapan pepesan kosong kepada masyarakat,” ujarnya.
Rahmat mengungkapkan capaian operasional perusahaan juga masih jauh dari target. Ia menyebut capaian Tandan Buah Segar (TBS) mengalami defisit hingga 40 persen, sedangkan utilitas pabrik kelapa sawit tercatat mengalami defisit mencapai 80 persen.
Selain itu, Rahmat turut menyoroti realisasi pendapatan perusahaan yang dinilai sangat jauh dari target awal. Menurut dia, pendapatan PT Agrinas Palma Nusantara hanya terealisasi Rp1,833 miliar dari target sebesar Rp5,480 miliar.
“Realisasi pendapatan PT APN itu hanya Rp1.833 miliar dari target Rp5.480 miliar, Pak. Itu jauh sekali. Kalau beda-beda 10 persen mungkin enggak apa-apa ya, ini defisit 57 persen,” tegasnya.
Rahmat menilai kesenjangan tersebut mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola perusahaan. Ia mempertanyakan apakah kondisi itu disebabkan oleh perencanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang tidak realistis atau lemahnya pelaksanaan target oleh manajemen perusahaan.
“Saya tidak tahu di mana salah kita pak, apakah salah kita di perencanaan RKP atau salah kita dalam mengelola perusahaan sehingga target itu tidak tercapai. Tapi menurut saya dua-dua kesalahan ini adalah salah kita,” ujar Rahmat.
Ia juga mengingatkan agar kondisi tersebut tidak terus berlangsung karena berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan maupun jajaran manajemen yang memimpinnya.
“Saya takut masyarakat menyalahkan bapak. Apakah tidak bisa merencanakan capaian atau tidak bisa mencapai apa yang direncanakan,” tambahnya.
Rahmat menegaskan masyarakat membutuhkan BUMN yang mampu menghadirkan kontribusi nyata melalui kinerja sehat dan keuntungan yang benar-benar dapat dirasakan negara maupun publik.
“Ini tentu tidak baik bagi sebuah BUMN yang kita berharap dapat memberikan keuntungan yang real bukan angka-angka yang membuat masyarakat terkena frank dalam hal ini,” pungkas Rahmat.(**)
