Andalas Time,Padang – Ribuan warga Kota Padang kini tengah berjuang melawan krisis air bersih yang mencekam pascabencana banjir bandang yang menerjang beberapa waktu lalu.
Kondisi ini memicu respons cepat dari jajaran legislatif, di mana Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, bersama Ketua Komisi II, Rachmad Wijaya, langsung melakukan aksi “sidak” ke instalasi Intake Perumda Air Minum (AM) Padang.
Langkah ini diambil guna memastikan masyarakat tidak dibiarkan menderita terlalu lama tanpa akses kebutuhan dasar paling vital tersebut.
Kunjungan lapangan ini merupakan tindak lanjut dari rapat kerja darurat yang digelar sebelumnya di ruang Komisi II DPRD Padang. Para wakil rakyat ini ingin melihat secara langsung separah apa kerusakan instalasi yang menyebabkan keran-keran air di rumah warga mengering.
DPRD Padang menegaskan bahwa mereka tidak akan tinggal diam melihat manajemen air kota lumpuh, terutama di wilayah-wilayah yang terdampak paling parah akibat amukan material banjir.
Ketua DPRD Padang bersama Komisi II meninjau instalasi Intake Perumda Air Minum (AM) Padang.
Saat meninjau Intake Palukahan, Muharlion mengungkapkan fakta yang cukup mengejutkan terkait penurunan drastis kapasitas produksi air. Banjir besar tersebut ternyata telah melumpuhkan sedikitnya 15 instalasi intake milik Perumda AM di seluruh penjuru kota.
Dampak paling memprihatinkan terpantau di wilayah utara Kota Padang, yang kini statusnya sudah masuk dalam kategori zona merah krisis air bersih.
“Data di lapangan menunjukkan kondisi yang sangat kritis. Dari tujuh intake di wilayah utara yang biasanya mampu memproduksi 800 liter per detik, kini yang tersisa hanya 210 liter per detik. Kita menghadapi defisit hampir 600 liter per detik, dan ini adalah kondisi darurat yang harus segera dicarikan jalan keluarnya,” ujar Muharlion dengan nada serius pada Selasa (2/12/2025).
Ketua Komisi II DPRD Padang, Rachmad Wijaya, yang mendampingi dalam kunjungan tersebut, mendorong pihak manajemen Perumda AM untuk melakukan langkah rekayasa teknik secepat mungkin.
Menurutnya, pemulihan jangka pendek harus menjadi prioritas utama agar air bisa segera mengalir kembali ke rumah warga, meskipun belum dalam kapasitas maksimal. Percepatan ini krusial agar keresahan sosial di masyarakat tidak semakin meluas.
Ketua DPRD Padang Muharlion didampingi Ketua Komisi II Rahmad Wijaya serta anggota saat rapat bersama jajaran Perumda AM Padang.
“Kami meminta Perumda AM memaksimalkan intake yang masih memungkinkan untuk direkayasa secara teknis. Salah satunya adalah Intake Palukahan ini, yang diharapkan bisa menambah suplai darurat sekitar 250 liter per detik dalam waktu dekat. Tambahan ini sangat berarti bagi warga yang sudah berhari-hari kesulitan mendapatkan air,” jelas Rachmad Wijaya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada kondisi Intake Latung yang mengalami kerusakan mesin sangat parah. Tiga unit pompa utama di lokasi tersebut hancur diterjang banjir, padahal fasilitas ini adalah tulang punggung suplai air untuk wilayah utara. Kendala pengadaan pompa baru yang memakan waktu lama menjadi isu krusial yang dibahas dalam kunjungan lapangan tersebut.
“Pihak Perumda AM menyebutkan pompa pengganti sudah dipesan, namun estimasi kedatangannya memakan waktu hingga dua bulan. Bagi warga yang sedang haus dan butuh air untuk mandi serta beribadah, waktu dua bulan itu jelas terlalu lama dan tidak masuk akal. Kita butuh solusi instan sekarang juga,” tegas Rachmad lagi.
Menyikapi kebuntuan waktu pengadaan tersebut, DPRD Kota Padang mengusulkan langkah berani dengan skema diplomasi antar-daerah. Muharlion mendesak Perumda AM untuk segera menjajaki kemungkinan peminjaman atau penyewaan pompa dari kota-kota besar lain di Indonesia yang memiliki cadangan peralatan konstruksi air minum yang serupa.
“Jangan hanya menunggu barang datang. Kami minta Perumda AM segera berkoordinasi dengan daerah lain seperti Bekasi, Tangerang, Medan, atau Bogor. Jika ada pompa cadangan di sana yang bisa kita pinjam sementara, segera upayakan! Ini demi kepentingan rakyat banyak yang sedang kesulitan,” perintah Muharlion dengan tegas kepada jajaran direksi.
Ketua DPRD Padang bersama Komisi II meninjau instalasi Intake Perumda Air Minum (AM) Padang. Selain masalah teknis permesinan, DPRD juga menuntut transparansi dalam pola distribusi air selama masa pemulihan. Perumda AM diminta untuk menyusun peta wilayah terdampak secara detail agar bantuan tangki air bisa disalurkan secara adil dan merata. Pihak legislatif tidak ingin ada satu wilayah pun yang merasa dianaktirikan dalam penanganan krisis ini.
Sistem distribusi air secara bergilir juga menjadi salah satu solusi yang didorong oleh DPRD Padang. Dengan pola jadwal yang jelas, warga bisa mengantisipasi kapan air akan mengalir dan menyiapkan wadah penampungan yang cukup. Minimal, warga harus mendapatkan kepastian bahwa air bersih akan sampai ke rumah mereka setidaknya dua hari sekali secara rutin.
Sebagai bentuk pengawasan yang berkelanjutan, DPRD Padang berjanji akan terus memantau perkembangan perbaikan instalasi ini setiap hari. Tim lapangan dari Komisi II akan diturunkan secara berkala untuk memastikan komitmen manajemen Perumda AM tidak hanya sekadar janji di atas kertas, namun benar-benar ada progres nyata di lokasi intake yang rusak.
Krisis air bersih pascabanjir bandang ini memang menjadi salah satu ujian terberat bagi infrastruktur Kota Padang di akhir tahun 2025. Namun, dengan pengawasan ketat dari lembaga legislatif, diharapkan proses pemulihan bisa berjalan lebih cepat dari estimasi awal. Fokus utama pemerintah saat ini adalah mengembalikan hak masyarakat atas air bersih secepat mungkin.
Mengakhiri kunjungannya, Muharlion memastikan bahwa DPRD Padang akan terus hadir sebagai penyambung lidah rakyat hingga layanan air kembali normal 100 persen. “Kami akan kawal terus, kami awasi, dan kami dorong percepatan ini. Air adalah kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda-tunda,” pungkasnya menutup sidak darurat tersebut. (Adv)
