Andalas Time,Jakarta Pemerintah pusat menetapkan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah prioritas nasional dalam pembangunan Sekolah Rakyat, program strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga pra-sejahtera. Keputusan ini disampaikan dalam pertemuan lintas lembaga yang berlangsung di kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Pertemuan tersebut berlangsung selama empat jam dan dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, serta sejumlah pejabat teknis dari Kemensos, Pemprov Sumbar, dan pemerintah kabupaten.
Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa pembangunan tahap pertama akan difokuskan di dua wilayah, yakni Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok. Total nilai investasi untuk Sumatera Barat mencapai lebih dari Rp500 miliar, dengan alokasi lebih dari Rp200 miliar untuk proyek di Dharmasraya.
“Ini adalah bentuk nyata kepercayaan pemerintah pusat terhadap Sumatera Barat,” ujar Wakil Gubernur Vasko Ruseimy. Ia menegaskan bahwa Pemprov Sumbar berkomitmen untuk mengawal proses pembangunan agar berjalan tepat waktu dan sasaran. “Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten adalah kunci keberhasilan program ini,” tambahnya.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan apresiasi terhadap langkah progresif Wakil Gubernur Sumbar. “Pak Vasko adalah wakil gubernur yang revolusioner dan progresif dalam memperjuangkan program prioritas negara,” ujarnya. Ia juga menegaskan pesan Presiden bahwa program seperti Sekolah Rakyat harus segera dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan model pendidikan terpadu yang menggabungkan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan. Diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera (kategori desil satu), sekolah ini memiliki daya tampung sekitar 1.000 murid dan dilengkapi fasilitas asrama, makan, serta biaya pendidikan yang ditanggung sepenuhnya oleh negara melalui beasiswa penuh.
Dua Sekolah Rakyat Model Percobaan (SRMP 4 dan SRMP 5) yang sebelumnya berjalan di Sumatera Barat akan dimigrasikan menjadi institusi permanen.
Sementara itu, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menyatakan bahwa pihaknya telah menyelesaikan seluruh persyaratan administratif dan teknis, termasuk persetujuan penggunaan lahan milik Kementerian PUPR (Ditjen SDA) di Jorong Pulau Sawah, Kecamatan Pulau Punjung. “Ini bukan hanya proyek pendidikan, tapi juga akan memberi efek berganda bagi ekonomi lokal,” ujarnya.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Dharmasraya direncanakan melalui proses tender yang akan dimulai dalam tahun 2025.
Program ini diharapkan tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga menjadi salah satu strategi utama dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan merata hingga ke wilayah pinggiran.(Adpsb)
