Andalas Time,Padang — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Pertemuan Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) se-Sumatera Barat pada Kamis (2/10), bertempat di Auditorium Gubernuran Padang. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Bupati/Walikota, serta seluruh Satgas MBG dari kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutannya menekankan bahwa Program MBG merupakan program strategis nasional yang sangat penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil. Menurutnya, program ini tak hanya menyasar aspek kesehatan, tapi juga dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat di tingkat nagari dan desa.
“Program MBG ini menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Selain meningkatkan gizi anak dan ibu hamil, juga bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa,” ujar Gubernur Mahyeldi.
Gubernur memaparkan bahwa berdasarkan kalkulasi biaya produksi, satu dapur MBG membutuhkan anggaran sebesar Rp900 juta per bulan atau setara Rp10,8 miliar per tahun. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan alokasi dana nagari yang rata-rata sebesar Rp1 miliar per tahun.
Saat ini, Sumatera Barat memiliki 120 dapur MBG, namun baru 84 dapur yang telah beroperasi. Setiap dapur melayani dua nagari, dan diharapkan ke depan seluruh kebutuhan bahan pangan dapur MBG dapat disuplai langsung dari produksi lokal masyarakat nagari.
“Saya minta seluruh OPD terkait bersinergi. Kita ingin agar produksi pangan masyarakat dimanfaatkan untuk menyuplai dapur MBG, agar ekonomi berputar di tingkat lokal,” tegas Mahyeldi.
Namun demikian, Gubernur juga mengingatkan perlunya standarisasi yang ketat dalam pelaksanaan MBG. Hal ini disampaikan menyusul adanya kasus keracunan makanan yang dialami oleh 86 warga Kabupaten Agam setelah mengonsumsi nasi goreng dari Program MBG.
“Untuk sementara, dapur yang bersangkutan kami hentikan operasionalnya. Saat ini Satgas tengah melakukan identifikasi lapangan. Semua pihak harus sigap menangani setiap persoalan dan memastikan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi dan kebersihan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Satgas MBG Sumbar, Iqbal Ramadipayana, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat koordinasi lintas sektor demi kelancaran dan optimalisasi Program MBG.
“Pertemuan ini menghadirkan narasumber dari Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) wilayah Riau, Kepri, dan Sumbar, ibu Syariwidya,” jelas Iqbal.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif Forkopimda, kepala daerah, serta seluruh Satgas MBG dalam kegiatan ini.(Adpsb)
