Andalas Time,Sumbar – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah melalui pelaksanaan Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan yang digelar di Auditorium Gubernuran, Jumat (25/9/2025). Acara tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan perumahan di daerah.
Dalam arahannya, Gubernur Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, khususnya Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, atas penyelenggaraan kegiatan strategis ini. Ia menekankan bahwa rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan kebutuhan dasar yang berpengaruh pada kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan perumahan harus menjadi solusi peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” ujar Mahyeldi.
Rapat evaluasi ini menjadi forum penting untuk memetakan capaian pembangunan, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun tindak lanjut yang lebih terarah. Gubernur Mahyeldi mengungkapkan bahwa tantangan pembangunan perumahan di Sumbar masih cukup besar, seperti tingginya backlog perumahan, terbatasnya lahan perkotaan, serta masih adanya kawasan permukiman kumuh.
Namun demikian, capaian positif juga terlihat dari laporan pembangunan sebanyak 6.577 unit rumah bagi MBR selama tahun 2025. Unit tersebut berasal dari pembiayaan APBD kabupaten/kota, dana CSR, serta subsidi pemerintah pusat.
Mahyeldi juga menggarisbawahi pentingnya perumahan yang tahan bencana dan ramah lingkungan, sejalan dengan visi Sumbar dalam pembangunan berkelanjutan. Ia mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal Minangkabau dalam pembangunan perumahan modern.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Perumahan Perdesaan, Dr. Drs. Imran, M.Si, MA, CD., menegaskan bahwa program Tiga Juta Rumah merupakan bagian dari amanat konstitusi dan prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
“Program ini bukan hanya tentang membangun rumah, tapi juga menggerakkan ekonomi rakyat, mengurangi kemiskinan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.
Imran menekankan pentingnya peran serta pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan strategis seperti pembebasan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR. Ia juga mendorong daerah untuk mempercepat pendataan rumah baru dan renovasi, agar program nasional dapat terlaksana secara optimal dan tepat sasaran.
Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kontribusi daerah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyerahkan sejumlah penghargaan, antara lain:
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, atas dedikasi dalam mendukung pembangunan perumahan di daerah.
Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Agam sebagai daerah dengan penganggaran perumahan terbaik berdasarkan deliniasi wilayah.
Walikota Padang atas pembebasan retribusi PBG bagi MBR.
Bank BTN Wilayah Sumbar sebagai penyalur FLPP terbanyak.
DPD REI Wilayah Sumbar atas kontribusi dalam pembangunan rumah MBR.
Gubernur Mahyeldi berharap kegiatan ini menjadi titik tolak sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mewujudkan perumahan layak huni yang berkelanjutan.
“Dengan koordinasi yang solid, kita bisa membangun Sumatera Barat yang lebih maju, sejahtera, dan bermartabat,” tutupnya.(Adpsb)
