Andalas Time,Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Workshop Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Anai sekaligus Pengukuhan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Sumbar di Auditorium Istana Gubernur. Acara bertema “Pengelolaan DAS Anai dalam Mitigasi Risiko Bencana Hidrometeorologi sekaligus Pengukuhan KKMD Provinsi Sumatera Barat” ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pejabat kementerian, pemerintah daerah, akademisi, hingga pelaku usaha dan LSM.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan pentingnya langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan DAS Anai yang membentang seluas ±682,4 km² dan mencakup wilayah Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, serta Kota Padang. Gubernur menyoroti ancaman serius terhadap DAS berupa aktivitas tambang ilegal, alih fungsi lahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti banjir, longsor, erosi, kekeringan, dan gangguan ekosistem sungai.
Menurut Mahyeldi, terdapat empat langkah utama yang harus dilakukan dalam penyelamatan DAS Anai, yakni rehabilitasi dan konservasi, penegakan hukum terhadap pelanggaran, penertiban pemanfaatan lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta peningkatan kesadaran kolektif seluruh pihak. Ia menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga mengukuhkan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Sumbar sebagai wadah koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program konservasi mangrove sesuai amanat Perpres No. 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Gubernur mengungkapkan dua tantangan utama pengelolaan mangrove di Sumbar, yaitu praktik penebangan ilegal, alih fungsi lahan, pencemaran sampah dan limbah, serta konflik sosial-ekonomi terkait kepemilikan lahan pesisir.
Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan RI, Dr. Ristianto Pribadi, menekankan pentingnya partisipasi publik dan diversifikasi pembiayaan inovatif dalam mendukung program konservasi. Ia berharap KKMD Sumbar dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dan mengajak pemerintah daerah memperkuat komitmen dalam pengelolaan DAS dan mangrove dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pusat-daerah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, dan LSM.
Hadir pula dalam acara ini Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS, Ibu Nurul Iftitah; Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Sumbar; serta perwakilan dari berbagai instansi dan daerah yang terkait langsung dengan pengelolaan DAS dan mangrove di Sumatera Barat.(Adpsb)
