Andalas Time,Padang – Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan kelompok penerima manfaat, tetapi juga harus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan.
Penegasan itu disampaikan Fadly Amran saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kota Padang di Aula Bagindo Aziz Chan Balai Kota Aie Pacah, Rabu (17/6/2026).
Rapat yang dihadiri unsur pemerintah daerah, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra yayasan, hingga instansi vertikal tersebut menjadi forum strategis untuk memastikan program prioritas nasional itu berjalan optimal sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
“Program MBG merupakan agenda besar negara. Karena itu, seluruh SPPG dan perangkat daerah harus saling mendukung untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak dan penerima manfaat lainnya melalui layanan yang berkualitas,” tegas Fadly Amran.
Menurut Fadly Amran, keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh operasional dapur atau penyediaan makanan semata. Lebih dari itu, dibutuhkan sistem pendataan yang akurat terkait kebutuhan masing-masing SPPG, ketersediaan bahan baku, pola distribusi, hingga respons masyarakat terhadap program tersebut.
Karena itu, ia mendorong seluruh pengelola SPPG di Kota Padang mulai mempersiapkan diri menghadapi sistem penilaian atau grading yang akan diterapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Fadly Amran menekankan bahwa setiap dapur MBG harus memenuhi standar terbaik dari aspek mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan, hingga tata kelola operasional.
Tak hanya fokus pada kualitas layanan, Fadly Amran juga menggarisbawahi pentingnya standardisasi rantai pasok bahan baku agar pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, dan peternak lokal dapat masuk ke dalam ekosistem pemasok pangan MBG.
Menurutnya, semakin banyak pelaku usaha lokal yang terlibat, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dari program tersebut.
Dalam kesempatan itu, Fadly Amran juga meminta Perumda Air Minum Kota Padang bersama organisasi perangkat daerah terkait memastikan seluruh dapur SPPG memiliki akses air bersih yang memadai. Ia juga mengingatkan seluruh yayasan dan pengelola SPPG agar mematuhi ketentuan daerah terkait pembangunan gedung maupun pemanfaatan lahan.
“Saya berharap pembangunan dan pengembangan SPPG berjalan sesuai aturan. Program prioritas tetap harus berjalan, namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang yang juga Sekretaris Satgas MBG Kota Padang, Alfiadi, menjelaskan bahwa evaluasi pelaksanaan MBG dilakukan secara rutin dan komprehensif setiap bulan.
Evaluasi tersebut mencakup seluruh aspek pelaksanaan program, mulai dari penyediaan bahan baku, operasional dapur, hingga pelayanan kepada penerima manfaat, guna memastikan kualitas layanan terus terjaga.
Saat ini, sebanyak 72 SPPG telah beroperasi di Kota Padang atau sekitar 75 persen dari target 96 SPPG yang ditetapkan. Pemerintah Kota Padang menargetkan kekurangan 24 SPPG dapat terpenuhi dalam dua hingga tiga bulan mendatang.
Alfiadi menyebutkan bahwa hingga saat ini pelaksanaan MBG di Kota Padang berjalan relatif baik dan terus menunjukkan perkembangan positif.
“Kita terus mengawal kualitas pelaksanaan MBG. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, seluruh SPPG di Kota Padang harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat Program Unggulan Padang Juara,” ujar Alfiadi.
Melalui evaluasi berkala tersebut, Pemerintah Kota Padang berharap pelaksanaan MBG tidak hanya sukses meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penguatan ekonomi daerah yang melibatkan berbagai sektor produktif secara berkelanjutan.(**)
